Bandung| Insightjabarnusantara.Com– Komunikasi yang efektif menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas. Hal itu mengemuka dalam kegiatan pembinaan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN yang melibatkan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Provinsi, serta Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI).
Dalam kegiatan tersebut hadir unsur MAPI, yakni Letkol. CPM. (Purn.) E. Agustian, S.H., M.H. selaku Dewan Pembina, Dr. Dhani Sudirman, S.H., S.T., S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas, serta H. Abun Yamin Syam, S.E. selaku Ketua Regional Jawa Barat. Kehadiran MAPI bertujuan memperkuat upaya pencegahan praktik pungutan liar melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Pembinaan menekankan bahwa komunikasi dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas menyampaikan aturan, tetapi juga membangun pemahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama terhadap integritas.
Dalam materi yang disampaikan, dijelaskan tiga pendekatan utama dalam komunikasi, yakni logika (logos), emosi (pathos), dan kepercayaan (ethos), sebagaimana konsep retorika klasik yang diperkenalkan Aristoteles. Ketiga unsur tersebut dinilai saling melengkapi dalam membentuk komunikasi yang mampu mengubah cara berpikir maupun perilaku aparatur.
Pendekatan logika diwujudkan melalui penyampaian regulasi, data, indikator kinerja, serta konsekuensi hukum secara jelas. Cara ini dinilai penting sebagai landasan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Namun, penyampaian yang terlalu menitikberatkan pada aspek rasional belum tentu mampu menggerakkan perubahan perilaku.
Sementara itu, pendekatan emosional dibangun melalui penanaman nilai integritas, tanggung jawab moral, serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Pesan yang menyentuh rasa bangga sebagai pelayan publik maupun rasa malu terhadap pelanggaran dinilai lebih mudah diterima peserta. Meski demikian, pendekatan emosional tetap harus diimbangi dengan substansi yang jelas agar tidak kehilangan arah.
Adapun aspek kepercayaan menjadi penghubung antara logika dan emosi. Dalam pembinaan tersebut, kolaborasi ATR/BPN bersama MAPI dipandang mampu menghadirkan keseimbangan antara otoritas kelembagaan dan legitimasi sosial. Kepercayaan dibangun bukan hanya melalui isi pesan, tetapi juga melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Kegiatan ini juga mengingatkan bahwa setiap pesan dapat dimaknai berbeda oleh setiap individu sesuai pengalaman dan sudut pandangnya. Oleh karena itu, cara menyampaikan pesan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi, termasuk dalam upaya pencegahan pungutan liar.
ATR/BPN menilai keberhasilan reformasi pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan regulasi, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi internal yang mampu menyatukan persepsi serta menumbuhkan kesadaran bahwa integritas merupakan identitas profesional setiap aparatur.
Sebagai upaya memperkuat efektivitas komunikasi, pembinaan merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya mengintegrasikan pendekatan logika, emosi, dan kepercayaan dalam setiap pembinaan, mendorong komunikasi dua arah, memperkuat keteladanan pimpinan, serta memanfaatkan narasi berbasis pengalaman (storytelling) untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.
Melalui pembinaan ini diharapkan budaya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar semakin mengakar di lingkungan ATR/BPN.
“Pada akhirnya, aparatur tidak selalu mengikuti pesan yang paling benar, tetapi pesan yang paling mereka percaya. Karena itu, kepercayaan menjadi modal utama dalam membangun pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.” (VSF)
