SUBANG| Insightjabarnusantara.Com– Kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemetaan jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak mitra. Kebijakan yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan ini, dinilai berdampak berat bagi yayasan dan mitra lokal yang sudah telanjur mengeluarkan modal besar untuk membangun infrastruktur dapur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengawas Yayasan Pemuda Subang Mahardika sekaligus Yayasan Mitra MBG, Jaka Arizona. Menurutnya, meski secara umum kebijakan ini baik untuk memetakan jumlah dapur secara akurat, pemerintah atau instansi terkait juga harus melihat kondisi riil di lapangan, khususnya bagi mitra yang progres pembangunannya sudah rampung 100% namun statusnya masih tertahan di draf.
“Sebenarnya secara umum ini bagus untuk memetakan jumlah dapur. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa kita sebagai yayasan, sebagai mitra yang sudah membangun dapur dan hari ini statusnya masih belum persiapan, ya mohon diperhatikan juga. Karena kita tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk membangun dapur ini,” ujar Jaka Arizona kepada Selasa (9/6/2026).
Jaka mengungkapkan bahwa salah satu dapurnya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kasomalang saat ini dalam posisi menggantung akibat moratorium ini. Padahal, proses persiapan tersebut sudah memakan waktu hingga lebih dari empat bulan dengan kesiapan fisik yang sudah mencapai angka sempurna.
“Saya termasuk salah satu yayasan saya yang sudah membangun dapur di wilayah Kecamatan Kasomalang, tetapi statusnya masih draf. Sementara pembangunan dan kesiapan sudah 100% gitu kan, dari mulai gedung, peralatan masak, dan sebagainya kita 100%,” jelasnya.
Kerugian material yang dihadapi pun tidak main-main. Untuk membangun satu titik dapur yang representatif dan sesuai standar operasi, pihak yayasan harus merogoh kocek hingga hampir Rp1 miliar. Pengeluaran tersebut meliputi biaya sewa tempat, belanja peralatan masak, hingga proses rehabilitasi (renovasi) bangunan.
“Kalau proses dari awal kita sudah 4 bulanan lebih. Kerugian satu dapur itu keseluruhan ya hampir 1 miliaran. Mulai sewa tempat, belanja alat, terus apa namanya tuh, rehab, dan sebagainya,” tambah Jaka.
Jaka meyakini bahwa kondisi yang dialami yayasannya juga dirasakan oleh beberapa mitra dapur lain yang saat ini masih dalam proses pembangunan di wilayah lain. Oleh karena itu, ia berharap agar pihak berwenang segera meninjau ulang kebijakan ini dan memberikan pengecualian atau prioritas bagi dapur yang sudah telanjur dibangun agar moratorium bisa segera dicabut.
Ia berharap kebijakan ini tidak justru mengorbankan para mitra lokal yang sejak awal berkomitmen penuh mendukung program ini.
“Harapannya ya tadi, yang sudah dibangun mohon untuk ditinjau ulang gitu kan. Jangan sampai kita jadi korban sebuah kebijakan. Kalau yang sudah membangun tapi posisinya masih draf, itu mohon diprioritaskan dan segera dicabut moratoriumnya,” pungkas Jaka.
(Feri)
