Bogor | Insightjabarnusantara.Com – Dalam upaya memperkuat budaya integritas serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Pelayanan Pertanahan Anti Korupsi pada Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 176 pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), yaitu Ketua Dewan Pembina MAPI, Letkol CPM (Purn) Endang Agustian, S.H., M.H., Dewan Pengawas MAPI, Dr. Dani Sudirman, serta Ketua Umum MAPI, Tan Widjaya, S.H. serta turu didampingi oleh Alfred Sunarpo, S.H. Kareg Kalbar, H. Sulaeman Hamadal Nadi-Wakareg DKI Jakarta, Nesan Supriatns-Humas dan Very Sukma (Wasekjen).
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Ina Sulfani, S.I.P., M.H., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Anis Riyanto, S.ST., Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Ir. Agus Dwi Yudiyanto, S.ST., M.Si., QRMO., serta Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ilham Pandu Wijaya, S.T.
Dalam pemaparannya, Dr. Dani Sudirman menekankan pentingnya penerapan prinsip pelayanan yang bersih dan akuntabel sebagai fondasi dalam memberikan layanan publik. Ia menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan wilayah kerja yang seluruh unsur organisasinya memiliki keselarasan antara pola pikir dan tindakan yang berlandaskan nilai-nilai moral serta semangat antikorupsi.
Lebih lanjut, Dani Sudirman menjelaskan bahwa Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) berperan sebagai wadah untuk menerima berbagai masukan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pelayanan publik. Selain itu, MAPI juga berfungsi sebagai mediator atau penengah yang menyampaikan berbagai permasalahan tersebut kepada kementerian maupun instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Pada sesi berikutnya, materi mengenai pencegahan pungutan liar disampaikan oleh Agustian. Ia menjelaskan bahwa pelayanan anti pungli merupakan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi, sedangkan pungutan liar adalah tindakan meminta uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya tanpa dasar hukum yang sah.
Agustian juga menjelaskan bahwa praktik pungutan liar umumnya berkaitan dengan tiga unsur tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik, yaitu suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Ia menegaskan bahwa pungutan liar merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut, Agustian mengajak seluruh pegawai untuk membangun budaya integritas yang dimulai dari diri sendiri. Menurutnya, komitmen untuk tidak melakukan pungutan liar harus diawali dari lingkungan keluarga, kemudian diwujudkan melalui pola pikir setiap hari untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya mewujudkan WTAB (Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas) sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap proses pelayanan pertanahan. Penguatan integritas di lingkungan kerja diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, serta memberikan kepastian hukum dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (VSF)
