JAKARTA | Insightjabarnusantara.Com– Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sikap tersebut ditunjukkan dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang kini tengah menghadapi proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah administratif terhadap pejabat yang tengah menjalani proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut diambil guna menjaga integritas pemerintahan dan memastikan roda birokrasi tetap berjalan dengan baik.
Prasetyo Hadi memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga integritas, memperbaiki tata kelola, dan menjauhi praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Mensesneg juga menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menindak setiap pelanggaran hukum sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sumber: BPMI Setpres dan Humas Kemensetneg RI.
