KARAWANG | Insightjabarnusantara.Com– Penerapan barrier gate atau palang pembatas akses kendaraan di pintu masuk Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Karawang menuai kritik keras dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Karawang.
Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., menilai kebijakan tersebut justru berpotensi mempersulit masyarakat yang hendak mengakses pelayanan kepolisian.
Pria yang akrab disapa Askun itu mempertanyakan urgensi penerapan palang pembatas kendaraan, terlebih Mapolresta Karawang merupakan institusi pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Sepengalaman saya selama ini, kayaknya cuma di Mapolresta Karawang yang seribet ini. Padahal di Polres, Polresta, Polda atau bahkan Mabes Polri sekalipun enggak seribet di Mapolresta Karawang. Barrier gate cuma bikin ribet masyarakat yang berkunjung saja,” ujar Asep Agustian, Kamis (22/10/2026).
Menurut Askun, peningkatan status kelembagaan dari Polres menjadi Polresta semestinya diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi fasilitas, aksesibilitas maupun kenyamanan.
Namun, ia menilai kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat yang hendak mengurus berbagai keperluan di Mapolresta Karawang disebut harus memarkirkan kendaraannya di luar area kantor dengan fasilitas parkir berbayar.
“Kalau begini ceritanya, lebih baik kembalikan lagi saja statusnya menjadi Mapolres. Karena pelayanannya bukannya meningkat, ini malah menurun,” kritiknya.
Askun juga mempertanyakan kebijakan penggunaan area parkir di lingkungan Mapolresta Karawang yang menurutnya lebih diprioritaskan bagi kendaraan anggota kepolisian dibandingkan masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan.
“Ya, sekarang begini, itu halaman parkir di dalam Mapolresta dikhususkan buat kendaraan anggota kepolisian. Sementara masyarakat diarahkan parkir di luar yang berbayar. Jadi sebenarnya ini kantor pelayanan masyarakat apa kantor atau rumah pribadi?” tanyanya.
Soroti Parkir Berbayar, PERADI Akan Kroscek ke Bapenda Karawang
Tidak hanya mempersoalkan penerapan barrier gate, Askun juga menyoroti keberadaan fasilitas parkir berbayar di sekitar Mapolresta Karawang.
Ia menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang guna memastikan legalitas pengelolaan parkir serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pasti akan saya cek ke Bapenda, apakah itu ada pemasukan PAD atau tidak. Kalau pun ada, berapa retribusi parkir yang masuk setiap bulannya,” tegas Askun.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum diperoleh informasi resmi mengenai mekanisme pengelolaan parkir berbayar tersebut maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Desak Barrier Gate Dicabut, Minta Pelayanan Kepolisian Lebih Humanis
Atas persoalan tersebut, Askun mendesak jajaran Polresta Karawang untuk mengevaluasi sekaligus mencabut kebijakan penerapan barrier gate yang dinilainya dapat menghambat kemudahan akses masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kantor kepolisian merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus mengedepankan prinsip keterbukaan, kemudahan akses, serta pelayanan yang humanis.
Menurutnya, kebijakan pengamanan lingkungan kantor kepolisian seharusnya tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Askun juga mengingatkan pentingnya implementasi semangat kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam setiap kebijakan pelayanan publik.
“Ingat loh! Slogan Kapolri sekarang itu ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Artinya, polisi sekarang memang harus lebih humanis dan lebih dekat dengan masyarakat. Sekarang gimana mau dekat dengan masyarakat, soal parkir kendaraan saja malah dikhususkan untuk anggota polisi,” tandasnya.
Redaksi Menunggu Klarifikasi Polresta Karawang
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh informasi resmi maupun tanggapan dari pihak Polresta Karawang terkait kritik yang disampaikan Ketua DPC PERADI Karawang mengenai penerapan barrier gate, pengaturan akses kendaraan, serta penggunaan fasilitas parkir di lingkungan Mapolresta.
Belum diketahui secara pasti apakah penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan internal, penataan fasilitas parkir, atau pertimbangan teknis lainnya.
Redaksi Insightjabarnusantara.Com masih menunggu klarifikasi dan tanggapan resmi dari pihak Polresta Karawang guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalisme dalam pemberitaan sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Redaksi)
