Bandung| Insightjabarnusantara.Com,— Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terus memperkuat komitmennya dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional melalui kegiatan Pembinaan Integritas Pegawai. Kegiatan yang digelar pada Selasa (9/6/2026) di Aula Rapat Kantah Kabupaten Bandung ini menjadi bagian dari upaya menuju Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB), sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(09/06/2026).
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Iim Rohiman, menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung saat ini mencatat rata-rata 12.916 layanan per bulan, atau sekitar 645 layanan per hari. Tingginya beban layanan tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan penguatan integritas sebagai kunci utama dalam mencegah pungutan liar sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, upaya penguatan integritas ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam percepatan sertifikasi tanah, peningkatan kepastian hukum, serta meminimalisir praktik pungutan liar dalam pelayanan pertanahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Iim Rohiman, S.H., M.H., QRMP., bersama jajaran pejabat struktural dan para koordinator di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, di antaranya Catharina Werdyanti, S.H., M.A.P.; Ir. Trisno Sugito, S.SiT., M.H., QRMO.; Dani Ramdani Sukirman, S.H.; Hakam Adityo Mahendro, S.Si.; Andi Mulyanto, S.S.T.; serta Aria Wijaya, S.H. Turut hadir pula para Koordinator Kelompok Substansi, yaitu Wahyu Resdian Sunandar, S.SiT.; Regi Sepriyadi, S.ST.; Alif Puspo Ardianto, S.E., M.H.; Muhammad Henhen Hendramulya; Irpan Muhamad Ilham Kosasih, S.Tr., S.H., M.P.W.K., QRMO.; Asep Handi, S.SiT.; Anna Desy Pratiwi, S.H.; Enok Puji Rastuti, S.E.; Farian Aditya, S.T.; serta Undang Suhendi, A.Ptnh., M.Si.
Hadir sebagai narasumber utama, Letkol. CPM. (P). E. Agustian, S.H., M.H. selaku Dewan Pembina Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), yang didampingi oleh Very Sukma selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Ir Wawan Dermawan dan Billy Muhamad Faury SAB sebagai anggota MAPI. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong budaya anti pungutan liar serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, E. Agustian membagikan pengalaman panjangnya dalam upaya pencegahan pungutan liar, mulai dari menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan Satgas Saber Pungli, pendampingan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kementerian ATR/BPN bersama Inspektorat Jenderal, hingga koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) serta Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat.
Pengalaman tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi aktual di lapangan. Ia menyoroti kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang saat ini masih berada dalam status moratorium, sebagaimana merujuk pada surat edaran Kementerian ATR/BPN. Kebijakan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan.
Menanggapi tingginya capaian layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, E. Agustian menilai hal tersebut menunjukkan beban kerja yang sangat besar. Namun demikian, kondisi itu dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Oleh karena itu, menurutnya, tingginya volume layanan harus diimbangi dengan penguatan integritas pegawai sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan serta mencegah praktik pungutan liar.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam keseharian. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan sistem yang transparan dan akuntabel, mekanisme mutasi jabatan yang sehat, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kegiatan berlangsung dengan suasana interaktif dan penuh antusiasme. Para peserta menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugas, sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam penutupannya, Iim Rohiman kembali menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama aparatur negara.
“Pada dasarnya kita ini manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan godaan. Justru di situlah integritas diuji, bagaimana kita tetap teguh menjaga nilai, meskipun dalam tekanan dan kesempatan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas materi yang disampaikan narasumber, yang dinilai tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan untuk diterapkan dalam lingkungan kerja.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dan tindak lanjut kolaborasi, serta penyerahan Majalah MAPI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
(Vr)
