Karawang | Insightjabarnusantara.Com-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII Karawang) menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Polresta Karawang yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam merespons aspirasi masyarakat. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis, 23 Juli 2026, massa aksi membawa enam tuntutan strategis yang ditujukan kepada Polresta Karawang sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya penegakan hukum, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun hingga aksi berakhir, Kapolresta Karawang beserta pejabat yang membidangi substansi tuntutan tidak hadir untuk menemui massa aksi. Bagi PC PMII Karawang, sikap tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan atas berbagai persoalan yang mereka suarakan secara terbuka dan konstitusional.
Wakil Ketua II PC PMII Karawang, Gema Alit, menegaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan Polresta Karawang tidak hanya mencerminkan lemahnya komunikasi kelembagaan, tetapi juga memperlihatkan minimnya komitmen institusi kepolisian dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan. Kami datang membawa aspirasi rakyat, membawa enam tuntutan yang lahir dari keresahan masyarakat Karawang. Namun yang kami temui justru ruang dialog yang ditutup dan pimpinan yang memilih tidak hadir. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Polresta Karawang tidak ingin membuka data maupun informasi yang seharusnya dapat disampaikan kepada massa aksi secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.”
Menurut Gema Alit, aksi yang dilaksanakan pada 23 Juli 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Polresta Karawang untuk memberikan klarifikasi, memaparkan data, serta menjelaskan langkah-langkah konkret terhadap setiap tuntutan yang diajukan. Sebaliknya, tidak hadirnya Kapolresta maupun pejabat terkait justru memperkuat penilaian bahwa terdapat keengganan untuk menjelaskan persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Kami menilai tidak hadirnya pihak yang berwenang bukan sekadar menghindari dialog, tetapi juga menunjukkan ketidaksiapan untuk membuka data yang menjadi dasar atas berbagai kebijakan dan penanganan persoalan yang kami pertanyakan. Padahal, transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi negara.”
PC PMII Karawang menegaskan bahwa enam tuntutan yang disampaikan bukanlah kepentingan organisasi semata, melainkan representasi dari keresahan masyarakat yang selama ini menunggu kepastian hukum dan pelayanan yang profesional dari aparat penegak hukum.
Karena tidak memperoleh jawaban maupun komitmen penyelesaian di lapangan, PC PMII Karawang menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan eskalasi massa yang lebih besar. Konsolidasi akan diperluas dengan melibatkan kader PMII di berbagai tingkatan serta elemen mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya.
“Hari ini mereka memilih tidak menemui rakyat. Besok kami akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar. Ini bukan bentuk ancaman, melainkan konsekuensi logis ketika aspirasi publik diabaikan dan ruang dialog ditutup. Selama enam tuntutan kami belum dijawab secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, PC PMII Karawang akan terus berdiri di garis depan sebagai kekuatan kontrol sosial.”
PC PMII Karawang menegaskan bahwa gerakan ini akan terus dikawal hingga terdapat respons resmi dari Polresta Karawang terhadap enam tuntutan yang telah disampaikan. Organisasi juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan publik.
(Red/Jar)
