KARAWANG| Insightjabarnusantara.Com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Karawang, Jumat (11/9/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, hingga penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Wakil Bupati Karawang H. Maslani, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat dan lurah/kepala desa.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Karawang juga menetapkan pembentukan dua Pansus untuk membahas sejumlah rancangan peraturan daerah.
Pansus pertama dibentuk untuk membahas Raperda Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa. Pembahasan tersebut disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak secara daring sekaligus menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Pansus kedua bertugas membahas Raperda tentang transformasi bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogras Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda).
Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) agar dapat berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap fokus pada program-program prioritas.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan pada program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi kita untuk semakin kreatif dalam meningkatkan pendapatan, semakin selektif dalam menentukan prioritas, semakin efisien dalam membelanjakan anggaran, dan semakin kuat dalam memastikan hasil pembangunan,” tegas Aep.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rangkaian pembahasan perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penganggaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal Kabupaten Karawang.
(Red)
