KARAWANG| Insightjabarnusantara.Com- Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang kembali menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi petani di Kabupaten Karawang, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi air untuk lahan persawahan.
Wakil Ketua II PC PMII Karawang, Gema, mengatakan bahwa berdasarkan observasi dan berbagai keluhan yang diterima dari masyarakat petani, persoalan pengairan sawah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara serius. Di tengah Karawang yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam produksi pangan, persoalan air justru masih menjadi ancaman bagi keberlangsungan aktivitas pertanian.
“Di Bumi Pangkal Perjuangan ini, irigasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup petani. Kami masih menemukan banyak keluhan mengenai kekeringan dan distribusi air yang tidak optimal. Yang menjadi persoalan, ketika petani menyampaikan keluhan, tanggung jawab justru seolah dilempar dari satu institusi kepada institusi lainnya,” ujar Gema.
Menurutnya, persoalan kewenangan antara pemerintah daerah, BBWS Citarum maupun PJT II memang perlu ditempatkan secara proporsional. Namun, perbedaan kewenangan tersebut tidak boleh berujung pada terputusnya tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai petani hanya dijadikan penerima dampak dari persoalan koordinasi antarlembaga. Ketika sawah kekeringan, petani tidak membutuhkan siapa yang paling berwenang untuk disalahkan. Petani membutuhkan air dan kepastian bahwa pemerintah hadir menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi semakin penting mengingat pada Agustus hingga September 2026 telah dilakukan sejumlah langkah koordinasi penanganan kekeringan di Karawang oleh BBWS Citarum, Pemerintah Kabupaten Karawang, PJT II dan instansi terkait. BBWS Citarum juga mencatat adanya upaya pemeliharaan saluran serta optimalisasi distribusi air untuk menghadapi kekeringan.
Namun bagi PMII Karawang, adanya koordinasi tersebut harus dapat dirasakan secara nyata oleh petani di tingkat lapangan.
Gema juga mempertanyakan keterbukaan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam merespons persoalan tersebut. Ia menyebut PMII Karawang telah lebih dari tiga kali melakukan audiensi, namun menurutnya ruang dialog dan akses informasi yang dibutuhkan belum terbuka secara maksimal.
“Sudah lebih dari tiga kali kami mencoba membuka ruang audiensi. Kami datang bukan untuk mencari panggung dan bukan pula untuk sekadar menyalahkan pemerintah. Kami ingin mendapatkan informasi yang jelas: bagaimana peta persoalan air pertanian di Karawang, siapa yang bertanggung jawab pada setiap titik persoalan, apa langkah konkretnya, dan kapan persoalan tersebut diselesaikan,” kata Gema.
Ia menilai keterbukaan informasi dan dialog publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan, terlebih ketika kebijakan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan produksi pangan.
“Dinas Pertanian jangan terus berada dalam logika lempar-melempar kewenangan. Kalau memang ada kewenangan BBWS atau PJT, maka pemerintah daerah harus hadir sebagai penghubung dan pengendali koordinasi agar kepentingan petani tetap menjadi titik utama. Jangan sampai petani terjebak di antara batas-batas kewenangan birokrasi,” lanjutnya.
Pada momentum Hari Tani Nasional 2026, PMII Karawang mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk tim khusus penanganan persoalan pengairan pertanian yang melibatkan perangkat daerah terkait, BBWS Citarum, PJT II, pemerintah kecamatan/desa, kelompok tani, serta unsur masyarakat.
Menurut PMII, tim tersebut harus memiliki tugas yang jelas, mulai dari pemetaan titik rawan kekeringan, pendataan kondisi jaringan irigasi, identifikasi hambatan distribusi air, mekanisme pengaduan petani, hingga evaluasi berkala terhadap tindak lanjut persoalan di lapangan.
“Kalau memang persoalannya adalah koordinasi, maka bentuk tim khusus. Petakan masalahnya, buka datanya, tentukan siapa mengerjakan apa, dan berikan kepastian waktunya. Jangan biarkan petani terus menunggu sementara birokrasi sibuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Gema.
PMII Karawang menegaskan bahwa Hari Tani Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Bagi organisasi mahasiswa tersebut, momentum 24 September harus menjadi ruang refleksi terhadap sejauh mana negara benar-benar hadir menjamin hak dan keberlangsungan kehidupan petani.
“Karawang dikenal sebagai Bumi Pangkal Perjuangan dan daerah yang memiliki basis pertanian kuat. Maka ironis jika petaninya masih harus berjuang mendapatkan air untuk sawahnya sendiri. Kami meminta Dinas Pertanian membuka ruang dialog secara serius dan transparan. Jika ruang dialog terus ditutup, PMII Karawang siap turun ke jalan untuk memastikan persoalan petani tidak kembali tenggelam dalam rutinitas birokrasi,” pungkas Gema.
Hari Tani Nasional bukan sekadar tentang memberi penghormatan kepada petani, tetapi tentang memastikan tanah tetap produktif, air tetap mengalir, dan pemerintah tidak absen ketika petani membutuhkan negara.
(Jar)
