KARAWANG| Insightjabarnusantara.Com— Janji kepastian legalitas tanah kembali dipertanyakan. Ribuan warga Poponcol Bersatu, Kelurahan Karawang Kulon, Kabupaten Karawang, mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Rabu (7/10/2026).
Kedatangan warga bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menagih kejelasan terkait sertifikat hak milik yang telah diajukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2025, namun hingga kini belum diterima oleh masyarakat.
Warga meminta ATR/BPN Karawang membuka secara terang status proses sertifikasi tanah mereka. Mereka ingin mengetahui secara jelas sampai sejauh mana tahapan penerbitan sertifikat, apa kendala yang menyebabkan proses tersebut belum selesai, serta kapan dokumen kepemilikan tanah dapat diserahkan kepada pemohon.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena masyarakat telah mengikuti proses pendaftaran melalui program PTSL. Setelah memenuhi tahapan yang diperlukan, warga kini menunggu kepastian atas dokumen yang seharusnya menjadi bukti legalitas kepemilikan tanah.
Kuasa hukum warga Poponcol Bersatu, Eigen Justisi, menegaskan bahwa kedatangan ribuan warga merupakan bentuk desakan agar persoalan sertifikat tidak terus berlarut tanpa kejelasan.
“Kami bersama ribuan warga datang untuk mempertanyakan Sertifikat Hak Milik atas tanah warga yang hingga kini belum dikeluarkan oleh pihak BPN,” ujar Eigen, Rabu (7/10/2026).
Menurut Eigen, warga membutuhkan penjelasan yang konkret, bukan sekadar informasi umum. ATR/BPN Karawang diminta menjelaskan posisi berkas masing-masing warga, tahapan yang sudah dilalui, serta kendala yang menyebabkan sertifikat belum diterbitkan.
“Warga sudah mengikuti prosesnya. Karena itu, yang kami minta adalah kepastian. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mengetahui sebenarnya berkas mereka berada di tahapan mana,” tegasnya.
Ancam Aksi Lebih Besar Besaran Jika Tak Ada Kepastian
Eigen menegaskan, aksi warga pada hari ini bukan merupakan akhir dari perjuangan. Warga masih memberikan ruang kepada ATR/BPN Karawang untuk memberikan kepastian dan menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, apabila hingga bulan depan tidak ada kejelasan maupun langkah konkret dari ATR/BPN Karawang, warga Poponcol Bersatu menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau sampai bulan depan tidak ada kepastian dari pihak ATR/BPN, kami akan melakukan aksi lanjutan. Dan kami pastikan aksinya akan lebih besar,” tegas Eigen.
Ia menambahkan, desakan tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang telah mereka daftarkan melalui program PTSL.
Warga berharap ATR/BPN Karawang dapat merespons tuntutan tersebut secara terbuka dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian mengenai status sertifikat dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait legalitas tanah mereka.
Aksi tersebut sekaligus menjadi peringatan agar persoalan administrasi pertanahan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Gian
