Bogor| Insightjabarnusantara.Com— Akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menghadapi hambatan serius yang kerap tidak disadari. Persoalan tersebut bukan semata karena keterbatasan kemampuan finansial, melainkan lebih pada skor kredit yang bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Jawa Barat, H. Abun Yamin Syah, S.E., menegaskan hal tersebut saat ditemui awak media di Sentul, Bogor, di sela agenda rapat Asprumnas Jabar.
“Akses KPR masih tersendat bukan karena tidak mampu, tetapi karena skor kredit bermasalah,” ujarnya.
Menurutnya, banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan mencicil rumah, namun harus menghadapi penolakan dari perbankan akibat riwayat kredit yang kurang baik. Skor kredit dalam SLIK OJK sendiri menjadi acuan utama bank dalam menilai kelayakan calon debitur. Ketika terdapat catatan tunggakan, kredit macet, atau riwayat pembayaran yang tidak lancar, peluang pengajuan KPR akan menurun secara signifikan.
“Masalahnya bukan di penghasilan, tapi di rekam jejak kredit. Ini yang sering tidak dipahami masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, terdapat kabar positif dari regulator yang diharapkan dapat membantu masyarakat. OJK berencana memberikan kelonggaran dengan tidak lagi menampilkan tunggakan kredit di bawah Rp1 juta dalam laporan SLIK. Selain itu, proses pembaruan data kredit juga akan dipercepat, dari sebelumnya bisa mencapai satu bulan menjadi sekitar tiga hari setelah pelunasan (H+3). Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan skor kredit masyarakat sehingga tidak terlalu lama tertahan saat akan mengajukan KPR kembali.
Lebih lanjut, masyarakat juga didorong untuk proaktif memperbaiki skor kreditnya. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan mengecek data SLIK secara mandiri melalui layanan iDebku, melunasi seluruh tunggakan kredit, memastikan tidak ada kesalahan data, serta memantau pembaruan status kredit setelah kewajiban diselesaikan. Selain itu, calon debitur juga perlu memastikan tidak memiliki tunggakan lain seperti kartu kredit, pinjaman online, maupun cicilan kendaraan, karena seluruh riwayat tersebut tercatat dalam sistem SLIK.
Dalam konteks tersebut, Asprumnas Jawa Barat menilai pentingnya penguatan literasi keuangan masyarakat sebagai kunci membuka akses pembiayaan perumahan yang lebih luas.
“Asprumnas siap menjadi garda depan edukasi pembiayaan perumahan di Jawa Barat,” lanjut Abun Yamin.
Ia menambahkan, pengembang perumahan tidak hanya berperan sebagai penyedia hunian, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendampingi calon konsumen agar lebih siap secara administratif dan finansial sebelum mengajukan KPR.
Lebih jauh, Asprumnas Jabar mendorong adanya sinergi antara pemerintah, OJK, sektor perbankan, dan para pengembang untuk menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan edukasi yang tepat serta dukungan kebijakan yang semakin adaptif, Asprumnas optimistis akses masyarakat terhadap hunian layak akan semakin terbuka, khususnya di Jawa Barat. (Red)
