Bandung|Insightjabarnusantara.Com— Di tengah kebijakan moratorium perizinan yang kian diperketat, langkah pengumpulan informasi lapangan oleh Dewan Pimpinan Wilayah ASPRUMNAS Jawa Barat (DPW ASPRUMNAS Jabar) menjadi pijakan strategis dalam menyusun kebijakan perumahan yang lebih presisi, terukur, dan berbasis realitas. Rabu (17/06/2026)
Temuan awal menunjukkan aktivitas pembangunan hunian di Jawa Barat masih berlangsung. Dari hasil identifikasi sementara, tercatat 60 proyek dengan total sekitar 15.419 unit, dengan mayoritas kegiatan tetap berjalan. Rata-rata progres pembangunan mencapai 59 persen, mencerminkan dinamika sektor yang belum sepenuhnya melambat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, tekanan pembangunan, serta kebutuhan penyesuaian tata ruang. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam pengendalian alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan pertanian produktif.
Sebagai wilayah dengan Lahan Baku Sawah (LBS) terbesar di Indonesia, Jawa Barat didorong mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga ketahanan pangan. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan pembangunan tetap selaras dengan daya dukung lingkungan. “Penghentian sementara izin perumahan dilakukan sebagai langkah evaluatif agar pembangunan ke depan lebih terkendali, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta meminimalisir risiko bencana,” demikian arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua DPW ASPRUMNAS Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam, S.E., menegaskan pentingnya pengendalian berbasis data dalam menjaga keseimbangan pembangunan. “Tanpa kendali, pembangunan bisa menjadi sumber bencana sekaligus menggerus lahan pangan. Kami siap mengikuti arah kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri perumahan agar terus memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian. “Pembangunan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor bahan bangunan, jasa konstruksi, serta membuka ruang bagi UMKM dan tenaga kerja untuk tumbuh,” tambahnya. Dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah menjadi bagian dari komitmen tersebut, sebagai upaya memperluas akses hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kajian tematik-spasial menunjukkan variasi karakter antarwilayah. Kawasan utara seperti Bekasi, Karawang, dan Subang didominasi proyek skala besar dan menengah. Bandung Raya menghadapi tekanan tinggi akibat keterbatasan lahan, sementara wilayah selatan mulai berkembang sebagai kawasan potensial baru. Kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi data lapangan dalam pengendalian tata ruang agar tercipta keseimbangan pembangunan antarwilayah.
Arah tersebut selaras dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN di Bandung pada 10 Juni 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah merupakan fondasi utama ketahanan pangan nasional. “Perlindungan lahan sawah bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” tegas perwakilan Ditjen PPTR.
Mengacu pada Surat DPW ASPRUMNAS Jawa Barat Nomor: 012/SP/DPW-ASPRUMNAS-JABAR/VI/2026, proses pengumpulan informasi masih berlangsung hingga 21 Juni 2026 dengan cakupan yang terus diperluas. Penghimpunan data dilakukan secara bertahap disertai verifikasi awal untuk menjaga akurasi. Setelah seluruh tahapan selesai, hasilnya akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif, tematik-spasial, serta komparatif antarwilayah, sebelum dikembangkan menjadi kajian berbasis bukti (evidence-based research).
Melalui langkah ini, ASPRUMNAS Jabar menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan perumahan yang adaptif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan ketahanan pangan. “Dengan data yang kuat dan komitmen bersama, pembangunan perumahan dapat terus berjalan seimbang—mendorong ekonomi, menjaga lingkungan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.” (Red)
