Jakarta| Insightjabarnusantara.Com- Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., menghadiri Rapat Lanjutan Percepatan Pengeboran Sumur Migas Prioritas PT Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Lt. 2, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D., dan Tenaga Ahli Utama Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Nurwahidi dan turut dihadiri oleh 6 perwakilan kepala daerah, di antaranya: Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon.
Agenda dalam rapat tersebut, yaitu :
1. Evaluasi tindak lanjut rapat 15 Oktober 2026, termasuk SK Bupati tentang LP2B Kabupaten Indramayu dan kesiapan pengeboran 2026.
2. Pembinaan pengajuan alih fungsi LP2B Batch 1 (Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu) ke Kementerian Pertanian, termasuk SBG-INF6 Subang yang sebagian berada di LP2B, penetapan lahan pengganti, dan rekomendasi perubahan penggunaan LSD oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN).
3. Percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW untuk mengakomodasi lokasi sumur migas, serta pemanfaatan mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara paralel.
4. Penyepakatan langkah percepatan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian per bulan, yang dituangkan dalam berita acara rapat.
Tenaga Ahli Utama Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Nurwahidi menyatakan bahwa rapat tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti beberapa pertemuan dan rapat tanggal 15 Oktober 2026, enam kabupaten telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Lokasi sumur prioritas masih berada pada kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D., saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu kebutuhan dan isu strategis yang menjadi perhatian terutama di tengah situasi konflik global dan persaingan antarnegara dalam sumber daya energi.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi dan cadangan sumber daya energi yang besar.
Namun, pemanfaatannya masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait keterbatasan lahan untuk kegiatan eksplorasi dan pengeboran yang bersinggungan dengan kawasan pertanian.
Lebih lanjut, upaya memperkuat kemandirian energi nasional perlu terus dilakukan melalui kebijakan pengelolaan sumber daya energi yang tepat, termasuk pengaturan ekspor minyak dan gas bumi (migas) serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, menjaga ketersediaan pasokan energi, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi dari luar negeri.
Kang Akur sapaan Wakil Bupati Subang, di forum rapat tersebut menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Subang sudah beberapa kali pertemuan progresnya sudah _on the track_,
“Bahwa Subang areal yang akan menjadi daerah pengeboran itu sekitar 4,55 hektar, sehingga ketika LP2B harusnya minimal 13,65 hektar. Tetapi dari tim konsultan menyatakan bahwa area itu dalam satu hamparan, sehingga luas area penggantinya sekitar 17,23 hektar. Area tersebut merupakan area sawah eksisting bukan LP2B,” paparny
Progres berikutnya untuk Kabupaten Subang tinggal tahap pembuatan komitmen dari Bupati Subang terkait MoU dan PKS. Draf usulan PKS (Perjanjian Kerja Sama) sudah dibuat dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina, menunggu penandatanganan PKS dan komitmen bersama Bupati Subang.
“Secara umum Subang sudah siap, tinggal menunggu konsultan menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen pengajuan ke Kementerian Pertanian,” pungkasnya
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Subang dalam kegiatan tersebut Kadis PUPR Subang H. Ahmad Amin dan Kadis Pertanian Subang Deni Achmad Abdul Rachman. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, perwakilan pemerintah daerah se-Wilayah Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan-Bekasi-Karawang, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
(Feri)
