Karawang| Insightjabarnusantara.Com– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Karawang–Purwakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap rupiah anggaran pemerintah agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Pipik saat menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Tengah II, RT 006/RW 002, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, baik di tingkat desa maupun Pemerintah Kabupaten Karawang. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD memastikan program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi sesuai perencanaan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Acara dihadiri perwakilan Pemerintah Desa Telukbango yang diwakili Jurutulis Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Batujaya Ali Jamhari, serta ratusan warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka.
Dalam sambutannya, Pipik menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan setiap anggota legislatif. Karena itu, dirinya memilih turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
«”Fungsi saya turun ke masyarakat adalah mengawasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa. Saya harus memastikan anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar dilaksanakan. Hari ini saya hadir untuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, silakan sampaikan kepada saya,” ujar Pipik.»
Menurutnya, setiap aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebagai catatan seremonial, tetapi akan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimilikinya di DPRD Provinsi Jawa Barat.
«”Sebagai wakil rakyat, saya akan terus menampung aspirasi masyarakat untuk saya perjuangkan pada tahapan selanjutnya,” tegasnya.»
Sementara itu, Pemerintah Desa Telukbango berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya. Masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai belum terpenuhi, terutama pembangunan infrastruktur serta penambahan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bertemu. Kami berharap adanya bimbingan dan dukungan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan pembangunan yang belum merata, termasuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum yang menjadi salah satu prioritas kami,” ungkap perwakilan Pemerintah Desa Telukbango.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Batujaya, Ali Jamhari, turut menyampaikan sejumlah usulan prioritas masyarakat. Mulai dari program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bantuan pompa air untuk mendukung sektor pertanian, akses permodalan bagi pelaku UMKM, hingga penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Seluruh aspirasi tersebut menjadi bagian dari hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perjuangan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Masyarakat berharap berbagai kebutuhan yang telah disampaikan tidak hanya menjadi daftar usulan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program pembangunan yang lebih merata, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Desa Telukbango.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat bukan sekadar menjalankan agenda formal, melainkan memastikan anggaran publik benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.
(Red/fay)
