Karawang|Insightjabarnusantara.Com– Ketua PC PMII Karawang, Mardhika, menghadiri kegiatan konsolidasi Memorandum of Understanding (MoU) pengawasan partisipatif yang digelar oleh Bawaslu Karawang. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat keterlibatan organisasi kemahasiswaan dan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan secara jujur, transparan, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, PMII Karawang menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai bagian dari pengawas partisipatif. Keterlibatan mahasiswa, menurut PMII, penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam setiap tahapan demokrasi, tetapi turut aktif mengawasi dan menjaga kualitas proses demokrasi.
“PMII Karawang siap menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Demokrasi bukan hanya soal datang ke TPS dan memberikan suara, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Mardhika.
Namun, dalam forum tersebut Mardhika juga menyampaikan sikap tegas PMII Karawang terkait wacana penggunaan electronic voting (e-voting) dalam pemilu. Ia meminta Bawaslu Karawang dapat menyampaikan pandangan tersebut kepada para pemangku kepentingan terkait.
“PMII Karawang menolak keras wacana pemilu melalui e-voting jika sistem tersebut belum mampu memberikan jaminan pengawasan yang kuat, transparan, dan dapat dipahami publik. Jangan sampai atas nama modernisasi, kita justru menghadirkan persoalan baru dalam demokrasi,” ujar Mardhika.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata soal teknologi, melainkan bagaimana memastikan setiap suara dapat diawasi, diverifikasi, dan dipercaya oleh masyarakat. Sistem pemilu yang sulit diawasi secara independen dinilai berpotensi menimbulkan ruang kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Ketika prosesnya sulit diawasi, maka ruang untuk munculnya kecurigaan akan semakin besar. Publik bisa bertanya-tanya apakah sistemnya benar-benar aman atau justru membuka ruang permainan tertentu. Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah demokrasi malah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemilu,” tegasnya.
Mardhika menambahkan, kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Karena itu, setiap gagasan mengenai perubahan sistem pemilu harus dikaji secara komprehensif, bukan hanya dari sisi efisiensi dan perkembangan teknologi, tetapi juga dari aspek transparansi, keamanan, aksesibilitas, auditabilitas, serta mekanisme pengawasan.
“Demokrasi membutuhkan kepercayaan. Kalau sistemnya sulit diawasi dan masyarakat tidak bisa memahami bagaimana suara mereka dihitung serta diverifikasi, maka persoalannya bukan lagi sekadar teknis, tetapi menyangkut legitimasi demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Melalui konsolidasi pengawasan partisipatif tersebut, PMII Karawang menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam mengawal demokrasi sekaligus menyampaikan kritik terhadap setiap kebijakan atau wacana yang dinilai berpotensi mengurangi kualitas pengawasan dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
(Jar)
