KARAWANG| Insightjabarnusantara.Com– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Karawang menyoroti rencana penerapan sistem electronic voting atau e-voting dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Ketua PC PMII Karawang, Dhika, menilai pemerintah pusat dan seluruh lembaga terkait harus melakukan kajian secara serius, mendalam, dan transparan sebelum mengambil kebijakan penerapan e-voting dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar mengenai perkembangan teknologi, melainkan tentang keamanan sistem, perlindungan data, transparansi proses, serta kemampuan masyarakat untuk memastikan bahwa suara yang diberikan benar-benar tercatat dan tidak mengalami perubahan.
“Di Indonesia saat ini, persoalannya adalah sistem sering kali masih bisa dimainkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa keamanan sistem digital masih menjadi persoalan serius. Data juga rentan dimainkan dan bahkan dalam berbagai kasus, data sering kali diperlakukan sebagai komoditas untuk mencari keuntungan,” ujar Dhika.
Dhika menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam pemilu tidak boleh dilakukan hanya atas dasar keinginan untuk terlihat modern atau mengikuti perkembangan digital. Sebab, teknologi yang digunakan dalam proses demokrasi harus memberikan kepastian bahwa setiap suara rakyat benar-benar terlindungi.
“Pertanyaannya sederhana, bagaimana rakyat bisa memastikan suara yang dipilih benar-benar tercatat? Bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa suaranya tidak diubah di dalam sistem? Ketika seluruh proses masuk ke dalam sistem digital yang tidak semua masyarakat bisa memahami dan mengawasinya, maka kepercayaan publik menjadi taruhan besar,” tegasnya.
PMII Karawang juga meminta pemerintah pusat dan lembaga penyelenggara pemilu untuk melihat pengalaman negara-negara lain, termasuk Jerman, dalam menyikapi penggunaan teknologi e-voting.
Menurut Dhika, Jerman sebagai salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang jauh lebih matang justru telah meninggalkan penggunaan e-voting. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Indonesia sebelum mengambil langkah menerapkan sistem serupa.
“Jerman saja, negara yang memiliki perkembangan teknologi jauh lebih maju, sudah meninggalkan sistem e-voting. Lalu Indonesia, yang kesiapan teknologi, keamanan sistem, perlindungan data, dan literasi digital masyarakatnya masih perlu banyak pembenahan, justru ingin masuk ke arah tersebut. Ini harus menjadi pertanyaan serius,” katanya.
Dhika menilai pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait digitalisasi sistem pemungutan suara.
Menurutnya, demokrasi bukan sekadar soal efisiensi dan kecepatan penghitungan suara, tetapi juga tentang keterbukaan, transparansi, dan kemampuan rakyat untuk melakukan kontrol secara langsung.
Ia menegaskan bahwa sistem pemilu harus dapat dipahami dan diawasi oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh kelompok tertentu yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.
“Demokrasi harus tetap berada di bawah kontrol rakyat. Jangan sampai proses pemilu hanya bisa dipahami oleh ahli IT, programmer, atau pihak-pihak tertentu yang memahami sistem. Rakyat harus tetap bisa melihat, memahami, dan mengawasi bagaimana suaranya diproses,” ujarnya.
Menurut Dhika, penerapan e-voting tanpa sistem keamanan yang benar-benar teruji, mekanisme audit yang transparan, serta jaminan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri, justru berpotensi menciptakan persoalan baru dalam demokrasi Indonesia.
Ia mengibaratkan pemilihan menggunakan sistem e-voting yang belum terbukti secara terbuka sebagai membeli kucing dalam karung.
“Kalau sistemnya tidak benar-benar transparan dan bisa diaudit oleh masyarakat, maka e-voting itu seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apakah suara yang kita pilih benar-benar tercatat atau tidak. Kita juga tidak tahu apakah suara kita tetap sesuai pilihan kita atau justru berubah di dalam sistem,” tegas Dhika.
PMII Karawang pun mendesak pemerintah pusat, DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pihak terkait untuk tidak menjadikan e-voting sebagai kebijakan yang diputuskan secara terburu-buru.
Menurut PMII Karawang, sebelum wacana tersebut diterapkan, pemerintah harus memastikan sejumlah aspek fundamental, mulai dari keamanan siber, perlindungan data pribadi, kesiapan infrastruktur digital, kemampuan audit sistem secara terbuka, hingga kesiapan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi berbasis teknologi.
“Jangan sampai alasan modernisasi justru mengorbankan transparansi dan kepercayaan rakyat. Teknologi seharusnya memperkuat demokrasi, bukan membuat demokrasi semakin sulit dikontrol oleh rakyat,” pungkasnya.
PMII Karawang menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa depan demokrasi Indonesia. Sebab, bagi PMII Karawang, satu suara rakyat merupakan bagian penting dari kedaulatan demokrasi yang tidak boleh dipertaruhkan dalam sebuah sistem yang belum sepenuhnya dapat dipastikan keamanan dan transparansinya.
(Jar)
