Karawang| Insightjabarnusantara.Com— Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Singaperbangsa Karawang (PK PMII UNSIKA) menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait dinamika pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen PMII UNSIKA untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. PMII UNSIKA menilai bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII UNSIKA menolak keras segala bentuk konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan prinsip checks and balances dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Kekuasaan, menurut PMII UNSIKA, tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok atau kepentingan tertentu karena dapat membuka ruang bagi melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Selain itu, PMII UNSIKA mendorong agar fungsi lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif diperkuat. Lembaga legislatif dinilai harus mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen, kritis, dan bertanggung jawab, bukan sekadar menjadi pendukung kebijakan pemerintah.
PMII UNSIKA juga menyerukan reformasi terhadap seluruh institusi negara agar tetap independen serta menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Pemerintah didesak untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat melalui kebijakan yang transparan, adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Tidak hanya berbicara mengenai demokrasi dan kelembagaan negara, PMII UNSIKA turut memberikan perhatian terhadap relasi antara agama dan politik.
PMII UNSIKA menolak segala bentuk legitimasi agama yang diperalat untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Agama semestinya menjadi sumber nilai, etika, moralitas, serta kekuatan pembebasan bagi kemanusiaan, bukan dijadikan instrumen untuk membenarkan dominasi maupun melanggengkan kekuasaan.
Sikap tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar nilai-nilai keagamaan tidak kehilangan substansinya ketika berhadapan dengan kepentingan politik praktis.
Ketua PK PMII UNSIKA, Badri Jamil Febrian, dalam draft pernyataan sikap menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Ketika terdapat kebijakan atau praktik kekuasaan yang berpotensi mengancam prinsip demokrasi, maka mahasiswa harus hadir untuk mengkritisi dan mengawalnya.”ujarnya;
“Pertanyaannya sederhana: apakah kekuasaan hari ini benar-benar sedang digunakan untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat, atau justru sedang membangun konsentrasi kekuasaan yang dapat melemahkan mekanisme kontrol?” Katanya;
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah bukan berarti tindakan untuk memusuhi pemerintah. Kritik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam memastikan kekuasaan tetap berada pada jalur konstitusi dan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Ketua Kaderisasi PK PMII UNSIKA, Reza Widiatmiko, menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis kader terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
“Kader PMII tidak cukup hanya memahami teori. Kader harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial, keberanian menyampaikan kritik, serta kemampuan membaca arah kebijakan pemerintah secara objektif.” katanya;
“Kalau mahasiswa dan organisasi gerakan memilih diam ketika terjadi persoalan dalam tata kelola kekuasaan, lalu siapa yang akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat?”
Menurut Reza, nilai Aswaja dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII harus menjadi landasan dalam menentukan sikap. Kritik tidak boleh lahir dari kebencian, tetapi dari komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada rakyat.
PMII UNSIKA menegaskan bahwa organisasi tidak memberikan legitimasi secara buta kepada kekuasaan. Sebaliknya, PMII akan terus melakukan pengawalan, kritik, serta pengujian terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Sikap tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
PMII UNSIKA menegaskan: mendukung pemerintah ketika berpihak kepada rakyat, mengkritik ketika kebijakan menyimpang, dan melawan ketika kepentingan rakyat serta nilai-nilai demokrasi dipertaruhkan.
Dengan sikap tersebut, PMII UNSIKA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan, serta mengawal pemerintahan agar senantiasa bekerja untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
“PMII tidak anti-pemerintah. PMII anti terhadap penyalahgunaan kekuasaan.”
PMII UNSIKA — Bergerak, Mengawal, Mengkritisi.
(Jar)
