BANDUNG| Insightjabarnusantara.Com– Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan menyampaikan aspirasi tersebut dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Kamis (2/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para penggagas menilai penggunaan nama “Sunda” penting untuk menguatkan identitas budaya masyarakat sekaligus menjaga warisan sejarah yang dinilai semakin terpinggirkan dalam nomenklatur administratif.
Salah seorang penggagas usulan, Prof. Ganjar Kurnia, mengatakan gagasan perubahan nama provinsi bukanlah hal baru. Menurutnya, upaya tersebut telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dan kini kembali memperoleh respons positif dari DPRD Jawa Barat.
“Usulan ini sudah beberapa kali kami sampaikan. Alhamdulillah, kali ini DPRD memberikan tanggapan yang baik sehingga membuka peluang untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Padjadjaran itu menjelaskan, istilah “Sunda” memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga memiliki nilai historis, sosiologis, budaya, hingga psikologis sebagai bagian dari identitas masyarakat Tatar Sunda.
Ia menilai, saat ini nama Sunda semakin jarang digunakan dalam administrasi pemerintahan sehingga dikhawatirkan dapat mengikis penguatan identitas budaya daerah.
Ganjar mengakui perubahan nama provinsi akan berdampak pada berbagai aspek administrasi pemerintahan. Namun, menurutnya, konsekuensi tersebut dapat diselesaikan secara bertahap sebagaimana perubahan nama daerah yang pernah dilakukan di Indonesia.
“Perubahan administrasi merupakan konsekuensi yang bisa diatur secara bertahap. Pengalaman perubahan nama daerah di Indonesia menunjukkan hal itu memungkinkan dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para akademisi, budayawan, dan tokoh Sunda tersebut.
Menurut Ono, audiensi kali ini merupakan pertemuan ketiga yang membahas usulan perubahan nama provinsi. Berbeda dengan sebelumnya, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat.
Ia menegaskan, pembahasan perubahan nama daerah harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
“Pembahasan ini harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan fiskal, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Ono juga mengapresiasi para sesepuh, budayawan, dan tokoh Sunda yang telah menyampaikan pandangan mereka kepada DPRD. Ia berharap usulan tersebut dilengkapi dengan kajian akademik yang komprehensif dan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan seluruh fraksi yang hadir dalam audiensi pada prinsipnya mendukung agar aspirasi tersebut diproses ke tahapan berikutnya.
Menurut Rahmat, tindak lanjut usulan masih menunggu keputusan pimpinan DPRD, apakah akan dibahas melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau cukup di tingkat Komisi I. Setelah melalui proses di DPRD Jawa Barat, usulan tersebut nantinya akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena perubahan nama provinsi memerlukan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
“Seluruh fraksi yang hadir menyepakati agar aspirasi perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ditindaklanjuti sesuai tahapan legislasi yang berlaku,” ujar Rahmat.
(Red)
