KARAWANG | Insightjabarnusantara.Com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna dengan membahas tiga agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan, penguatan regulasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Jumat (23/10/2026).
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, turut dihadiri Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Wakil Bupati Karawang H. Maslani, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Hadir pula para staf ahli bupati, asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Karawang.
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Agenda pertama yakni persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Karawang tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Karawang Energi Persada.
Agenda kedua adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang meliputi Pansus Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual serta Pansus Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.
Sementara agenda ketiga yakni penyampaian hasil Reses III DPRD Kabupaten Karawang Tahun Sidang 2025/2026 sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui para wakil rakyat.
Perseroda Karawang Energi Persada Diharapkan Dongkrak PAD
Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa pembentukan Perseroda Karawang Energi Persada merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Karawang.
Menurutnya, keberadaan perusahaan perseroan daerah tersebut diharapkan mampu membuka peluang pengembangan usaha daerah sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan tata kelola yang baik, Perseroda Karawang Energi Persada diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang.
Pemkab Dukung Pembentukan Pansus Raperda
Selain membahas penguatan ekonomi daerah, rapat paripurna juga menjadi momentum pembahasan sejumlah regulasi yang dinilai penting bagi kehidupan sosial masyarakat.
Pemkab Karawang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Raperda tersebut dirancang dengan mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif, serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial.
Dalam proses pembahasannya, regulasi tersebut diharapkan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pembentukan Pansus perubahan Tata Tertib DPRD diharapkan dapat memperkuat kelembagaan legislatif sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Bupati Tekankan Hasil Reses Harus Ditindaklanjuti
Pada agenda penyampaian hasil Reses III Tahun Sidang 2025/2026, Bupati Karawang menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil reses yang disampaikan anggota DPRD merupakan gambaran langsung mengenai berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.
Aspirasi tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menekankan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebatas laporan administratif, melainkan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan program pembangunan yang terukur.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemkab Karawang dan DPRD diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketiga agenda strategis tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, memperkuat perekonomian, serta mewujudkan Kabupaten Karawang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
(Redaksi)
