Karawang| Insightjabarnusantara.Com- Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Klari, Febrizio Kurnia Sandy, S.Pd., yang akrab disapa Oza, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi di tingkat desa, bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan.
Menurutnya, Pilkades merupakan ruang demokrasi yang harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, baik putra daerah maupun warga pendatang yang memiliki hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demokrasi desa harus dibangun di atas prinsip kesetaraan hak, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pilihan politik setiap warga.
“Pilkades tidak boleh menjadi ruang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ini adalah ruang demokrasi milik masyarakat, sehingga setiap warga yang memenuhi persyaratan harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam menggunakan hak politiknya. Jangan sampai perbedaan latar belakang, kedekatan, ataupun kepentingan tertentu menjadi alasan munculnya perlakuan yang tidak adil,” tegas Oza.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa dan panitia penyelenggara agar benar-benar menjaga netralitas, tidak memihak kepada calon tertentu, serta menjalankan seluruh tahapan berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku. Menurutnya, integritas penyelenggara merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Netralitas jangan hanya menjadi slogan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Penyelenggara harus mampu menjaga integritas, bersikap adil, dan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades sangat berkaitan dengan bagaimana prosesnya dilaksanakan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Oza menilai Pilkades harus dimaknai sebagai momentum menghadirkan harapan baru bagi masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi di tingkat desa. Kepemimpinan yang lahir dari proses demokratis diharapkan mampu membawa perubahan yang berkelanjutan, bukan sekadar memberikan manfaat sesaat atau membangun kepentingan jangka pendek.
“Pilkades bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan yang terpilih mampu menjawab persoalan masyarakat, membuka ruang partisipasi, dan menyiapkan masa depan desa yang lebih baik. Ini bukan semata-mata soal kepentingan hari ini, melainkan investasi keberlanjutan bagi pemuda dan generasi yang akan datang,” ungkapnya.
Minimnya Keterwakilan Pemuda Perlu Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Oza menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam seluruh ekosistem demokrasi desa, mulai dari proses penyelenggaraan hingga sosialisasi kepada masyarakat. Ia menilai keterwakilan pemuda tidak seharusnya berhenti pada simbol atau formalitas, tetapi perlu diwujudkan melalui ruang partisipasi yang nyata dan bermakna.
Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis dalam mendorong literasi politik, memperluas akses informasi, menangkal apatisme, serta membangun kesadaran masyarakat agar Pilkades tidak hanya dipahami sebagai kontestasi antarcalon, tetapi sebagai proses menentukan arah pembangunan desa.
“Pemuda jangan hanya ditempatkan sebagai penonton dalam proses demokrasi. Mereka harus diberikan ruang untuk terlibat, menyampaikan gagasan, ikut menyosialisasikan pentingnya Pilkades, dan membangun kesadaran politik masyarakat. Jika kita berbicara tentang masa depan desa, maka suara dan keterlibatan generasi muda harus menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membuka ruang kolaborasi bagi pemuda di Kecamatan Klari agar partisipasi generasi muda semakin kuat,baik dalam penyelenggaraan maupun pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Mengingat kali ini adalah kali pertama Pilkades dilaksanakan serentak secara digital, dipastikan warga masyarakat memahami nya terlebih bagi para penyelenggara.
Pemutakhiran Data Pemilih dan Akses TPS Harus Berkeadilan,dan target minimal partisipasi pemilih 80% di setiap Desa harus tercapai.
Selain persoalan netralitas dan partisipasi pemuda, Oza juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh, cermat, dan akuntabel. Ia meminta panitia penyelenggara memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan mendapatkan haknya untuk didata dan menggunakan hak pilih.
“Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai ada warga yang memenuhi persyaratan justru terlewat dalam pendataan atau kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya akibat persoalan administratif yang sebenarnya dapat dicegah. Setiap persoalan data harus ditangani secara transparan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Oza.
Ia juga menyoroti pentingnya penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keadilan bagi seluruh pemilih. Menurutnya, lokasi TPS harus direncanakan dengan memperhatikan kondisi geografis, jarak tempuh, serta kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya, khususnya warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses khusus.
“Jangan sampai hak pilih masyarakat terhambat hanya karena akses menuju TPS terlalu jauh atau tidak ramah bagi kelompok rentan. Penempatan TPS harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat agar setiap pemilih memiliki kesempatan yang layak untuk hadir dan memberikan suaranya,” ujarnya.
Oza menambahkan bahwa penyelenggara perlu menyusun langkah-langkah konkret untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih, mulai dari sosialisasi yang merata, penyampaian informasi yang mudah dipahami, hingga pelayanan pemilih yang tertib dan sesuai ketentuan.
Baginya, tingginya partisipasi masyarakat bukan hanya diukur dari angka kehadiran pemilih, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang memadai, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat berpartisipasi tanpa tekanan maupun diskriminasi.
Demokrasi Desa Harus Menghasilkan Kepercayaan, Bukan Perpecahan
Menutup pernyataannya, Oza mengajak seluruh elemen masyarakat, aparatur desa, panitia penyelenggara, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Pilkades 2026 di Kecamatan Klari.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak semestinya menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial, menciptakan permusuhan, atau memecah belah masyarakat.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang meniadakan perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan bermartabat. Kita ingin Pilkades 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas partisipasi publik, dan melahirkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
**Febrizio Kurnia Sandy, S.Pd. (Oza)**
*Ketua KNPI Kecamatan Klari*
(Jar)
