Karawang| Insightjabarnusantara.Com-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Karawang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Karawang yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta didik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat akses pendidikan yang lebih berkeadilan.
Namun demikian, PMII Karawang mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang lahir atas nama kepentingan publik tidak boleh berubah menjadi ruang praktik monopoli dalam proses pengadaan maupun distribusi LKS.
Wakil Sekretaris PC PMII Karawang, Rafli Iswandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan tidak ada satu pihak yang memperoleh hak eksklusif dalam penyediaan LKS. Menurutnya, apabila seluruh mekanisme dikendalikan secara tertutup oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang tanpa adanya transparansi dan persaingan yang sehat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami mengapresiasi keberpihakan Bupati Karawang kepada masyarakat melalui kebijakan LKS gratis. Akan tetapi, kebijakan yang baik harus diiringi tata kelola yang baik pula. Jangan sampai program ini justru menjadi ruang monopoli yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Seluruh proses harus terbuka, dapat diawasi publik, dan dilaksanakan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Rafli.
PMII Karawang juga menilai bahwa Dinas Pendidikan tidak semestinya menjadi pihak yang mendominasi seluruh rantai pengadaan apabila mekanisme tersebut menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan. Pemerintah harus menjamin adanya persaingan yang sehat, transparansi dalam penunjukan penyedia, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai spesifikasi, jumlah kebutuhan, nilai anggaran, hingga mekanisme distribusi LKS.
Menurut Rafli, pengawasan publik merupakan instrumen penting agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola anggaran. Oleh karena itu, PMII Karawang mendorong DPRD, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta masyarakat sipil untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari gratisnya LKS, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin prosesnya berlangsung secara bersih, profesional, bebas konflik kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pendidikan adalah hak publik, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan juga harus dikelola dengan prinsip keterbukaan publik,” tegasnya.
PMII Karawang menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan Bupati bukanlah dukungan tanpa kritik. Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PMII akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan menjadi instrumen yang membuka peluang praktik monopoli, penyalahgunaan kewenangan, maupun inefisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
(Red/Jar)
